| Petitum |
- Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya; -------------------------
- Menyatakan Pengadilan Negeri Kalianda berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa serta mengadili perkara a quo; --------------------------------------------
- Menyatakan PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT IV, sepanjang hubungan hukum berdasarkan 20 (dua puluh) SKMHT, APHT, dan SHT yang diuraikan secara limitatif dalam Bagian IV, berkedudukan sebagai Pemberi Hak Tanggungan atas harta tertentu milik masing-masing dan bukan sebagai Debitur, penanggung pribadi, borg, atau penjamin tanggung renteng atas seluruh utang PENGGUGAT I; --------------------------------------------------------------------------------------
- Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena mengajukan dan meneruskan rencana lelang eksekusi terhadap OBJEK SENGKETA dengan menggunakan APHT yang dibuat pada 29 April 2024 berdasarkan SKMHT tanggal 8 Maret 2024 yang telah melampaui batas waktu Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, serta menggunakan dokumen yang memuat ketidaksesuaian data subjek yang belum diselesaikan; ----
- Menyatakan penggunaan 20 (dua puluh) APHT dan SHT yang diuraikan dalam Bagian IV sebagai dasar pelaksanaan lelang tanggal 19 Agustus 2026 tidak memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang dan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap PARA PENGGUGAT untuk rencana lelang a quo; ---
- Menyatakan permohonan, pengumuman, dan rencana lelang eksekusi Hak Tanggungan atas OBJEK SENGKETA sebagaimana didasarkan pada Surat TERGUGAT No. B.683-WRG/CMR/07/2026 tanggal 17 Juli 2026 dan Surat TURUT TERGUGAT I No. JL-974/2/KNL.0502/2026 tanggal 16 Juli 2026, dengan jadwal lelang 19 Agustus 2026, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap PARA PENGGUGAT; -----------------------------------------------------
- Menghukum TERGUGAT untuk menarik kembali permohonan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas OBJEK SENGKETA yang menjadi dasar rencana lelang tanggal 19 Agustus 2026, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap; ----------------------------------------------------------
- Menghukum TERGUGAT untuk tidak mengajukan kembali permohonan lelang atas OBJEK SENGKETA sebelum TERGUGAT: ----------------------------------------
- Memiliki dasar pengikatan Hak Tanggungan yang sah dan dibuat oleh pihak yang berwenang; ---------------------------------------------------------------------------------
- Menyelesaikan seluruh ketidaksesuaian data subjek dan objek; --------------------
- Menyerahkan perincian kewajiban serta bukti cidera janji yang dapat diverifikasi; ---------------------------------------------------------------------------------
- Menetapkan Nilai Limit berdasarkan laporan penilaian yang memenuhi syarat;-
- Menyampaikan pemberitahuan tersendiri kepada setiap pemilik jaminan; -------
- Memenuhi seluruh persyaratan pengumuman, surat keterangan tanah, dan persyaratan lelang lainnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023; ---------------------------------------------------------------------------------
- Menghukum TURUT TERGUGAT I untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini serta membatalkan dan tidak melanjutkan pelaksanaan lelang berdasarkan permohonan yang telah dinyatakan cacat hukum; -------------------------
- Menghukum TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini serta tidak melakukan pencatatan peralihan hak atas OBJEK SENGKETA berdasarkan Risalah Lelang yang bersumber dari permohonan lelang a quo; -------------------------------------------------------------------------------------------
- Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan amar putusan yang bersifat non pembayaran uang, terhitung sejak hari kesembilan setelah aanmaning; ------------------------------------------------------------------
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara. --------------------
SUBSIDAIR
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). |