Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI KALIANDA
INFORMASI DETAIL PERKARA



Nomor Perkara Pemohon Termohon Status Perkara
2/Pid.Pra/2026/PN Kla Finny Fong Kepolisian Daerah Lampung cq Ditreskrimum Polda Lampung cq Kasubdit II cq Unit III Ditreskrimum Polda Lampung Minutasi
Tanggal Pendaftaran Kamis, 30 Apr. 2026
Klasifikasi Perkara Sah atau tidaknya Penghentian Penyidikan
Nomor Perkara 2/Pid.Pra/2026/PN Kla
Tanggal Surat Rabu, 29 Apr. 2026
Nomor Surat --
Pemohon
NoNama
1Finny Fong
Termohon
NoNama
1Kepolisian Daerah Lampung cq Ditreskrimum Polda Lampung cq Kasubdit II cq Unit III Ditreskrimum Polda Lampung
Advokat
Petitum Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan PEMOHON yang memiliki Legal Standing selaku Direktur sekaligus Pemilik Saham Sah PT. SAN XIONG STEEL INDONESIA berdasarkan SK Pengesahan Nomor: AHU-AH.01.09-0117530 dan SK Pengesahan Nomor: AHU-AH.01.09-0258007 sebagaimana Profil Perusahaan PT SAN XIONG STEEL INDONESIA, resmi dari Ditjen AHU;

3. Menyatakan Laporan Polisi Nomor: LP/B/521/XI/2024/SPKT/Polda Lampung tanggal 19 November 2024 yang dibuat Sdr PAUL ERWIN RONYUN SIMANJUNTAK, S.H kuasa dari CHEN JIHONG TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;

4. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/80.a/V/ RES.1.11./2025/Ditreskrimum, Tanggal 14 Mei 2025 Jo Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SP.Sidik.Lanjutan/23/II/ RES.1.11./2026/Ditreskrimum, Tanggal 19 Februari 2026 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5. Menyatakan seluruh rangkaian tindakan penyidikan lanjutan dan tindakan penyitaan, termasuk namun tidak terbatas pada pemasangan garis polisi (*police line*), penggembokan, dan penghentian operasional pabrik PT SAN XIONG STEEL INDONESIA adalah tidak sah dan batal demi hukum (*null and void ab initio*) serta melarang TERMOHON mengulangi tindakan serupa terhadap objek yang sama;

6. Menyatakan Surat Permohonan Izin Penyitaan Nomor : B/425/III/RES.1.11/2026/Ditreskrimum tanggal 2 Maret 2026 dan Penetapan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 147/PenPid.B- SITA/2026/PN.Kla tanggal 3 Maret 2026 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

7. Menyatakan tindakan Penyitaan Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 02002859999 atas nama PT San Xiong Steel berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 874/PenPid.B- SITA/2025/PN.Tjk tanggal 30 Juli 2025 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

8. Memerintahkan TERMOHON untuk melakukan pembukaan gembok, pelepasan rantai, dan pencabutan garis polisi di lokasi pabrik seketika sejak putusan ini diucapkan guna memulihkan hak ekonomi PEMOHON;

9. Menyatakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka/Pihak terkait dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/521/XI/2024/SPKT/Polda Lampung tanggal 19 November 2024 oleh Sdr. PAUL ERWIN RONYUN SIMANJUNTAK, S.H selaku Kuasa dari PELAPOR CHEN JIHONG, adalah salah pihak;

10. Menyatakan bahwa dengan adanya Putusan Perdamaian (Akta Van Dading) Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 720/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr., perkara telah selesai secara hukum;

11. Menyatakan tindakan TERMOHON melakukan penyitaan termasuk lokasi 12 (dua belas) Sertifikat tanah dan bangunan berdasarkan Putusan Perdamaian (Akta Van Dading) Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 720/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr., milik pribadi PEMOHON adalah tidak sah dan batal demi hukum;

12. Memerintahkan TERMOHON untuk menghentikan penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/B/521/XI/2024/SPKT/Polda Lampung tanggal 19 November 2024 oleh PELAPOR PAUL ERWIN RONYUN SIMANJUNTAK, S.H selaku Kuasa dari CHEN JIHONG tersebut seketika sejak putusan diucapkan;

13. Memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda untuk segeramengeluarkan Penetapan Pengangkatan Sita serta memerintahkan instansi terkait Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Selatan untuk melakukan pencoretan catatan sita seketika sejak putusan diucapkan;

14. Menyatakan agar putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain guna melindungi hak ekonomi PEMOHON yang terhenti akibat penutupan pabrik;

15. Menyatakan perkara ini telah diselesaikan secara sah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga seluruh proses pidana yang dilanjutkan setelahnya merupakan tindakan yang tidak sah, bertentangan dengan hukum dan pelecehan terhadap institusi peradilan (contempt of court) karena mengabaikan putusan yang sudah "inkracht".

16. Memerintahkan TERMOHON untuk memulihkan hak PEMOHON dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya;

17. Menetapkan dan membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERMOHON

Pihak Dipublikasikan Ya