| Petitum Permohonan |
- Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Surat perintah Penyidikan Nomor :SP,Sidik/79.c/VI/2026/Res.3/Subdit III/Reskrimsus, tanggal 22 Juni 2026 Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 603 atau pasal 604 Undang- Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang terjadi dilingkungan pemerintah Kota Metro pada T.A 2024 dan TA 2025 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan/Surat Perintah Penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat.
- Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dalam surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap.Tsk/69/VI/Res.3./2026/Subdit III/Reskrimsus, tanggal 19 Juni 2026 atas nama WELLY ADI WANTRA, S.STP., MM Bin EFENDI AMIR (Pemohon) Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 603 atau pasal 604 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang terjadi dilingkungan pemerintah Kota Metro pada T.A 2024 dan TA 2025 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan/Surat Perintah Penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat.
- Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon;
- Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Negara;
|