Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI KALIANDA
INFORMASI DETAIL PERKARA



Nomor Perkara Pemohon Termohon Status Perkara
4/Pid.Pra/2026/PN Kla WELLY ADI WANTRA, S.STP., M.M BIN EFENDI AMIR Kepala Kepolisian Daerah Lampung Cq Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung Minutasi
Tanggal Pendaftaran Kamis, 27 Agu. 2026
Klasifikasi Perkara Sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa Penetapan Tersangka
Nomor Perkara 4/Pid.Pra/2026/PN Kla
Tanggal Surat Kamis, 27 Agu. 2026
Nomor Surat -
Pemohon
NoNama
1WELLY ADI WANTRA, S.STP., M.M BIN EFENDI AMIR
Termohon
NoNama
1Kepala Kepolisian Daerah Lampung Cq Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung
Advokat
Petitum Permohonan
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Surat perintah Penyidikan Nomor :SP,Sidik/79.c/VI/2026/Res.3/Subdit III/Reskrimsus, tanggal 22 Juni 2026 Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 603 atau pasal 604 Undang- Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang terjadi dilingkungan pemerintah Kota Metro pada T.A 2024 dan TA 2025 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan/Surat Perintah Penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat.
  3. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dalam surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap.Tsk/69/VI/Res.3./2026/Subdit III/Reskrimsus, tanggal 19 Juni 2026 atas nama WELLY ADI WANTRA, S.STP., MM Bin EFENDI AMIR (Pemohon) Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 603 atau pasal 604 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang terjadi dilingkungan pemerintah Kota Metro pada T.A 2024 dan TA 2025 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan/Surat Perintah Penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat.
  4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon;
  5. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Negara;
Pihak Dipublikasikan Ya