Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI KALIANDA
INFORMASI DETAIL PERKARA



Nomor Perkara Penggugat Tergugat Status Perkara
54/Pdt.G/2026/PN Kla 1.PT MITRA BUMI AGUNG
2.DIRJONO
PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persidangan
Tanggal Pendaftaran Rabu, 05 Agu. 2026
Klasifikasi Perkara Perbuatan Melawan Hukum
Nomor Perkara 54/Pdt.G/2026/PN Kla
Tanggal Surat Selasa, 04 Agu. 2026
Nomor Surat
Penggugat
NoNama
1PT MITRA BUMI AGUNG
2DIRJONO
Kuasa Hukum Penggugat
NoNamaNama Pihak
1Parama Nawa Yoga, S.H., M.H.PT MITRA BUMI AGUNG
2Parama Nawa Yoga, S.H., M.H.DIRJONO
Tergugat
NoNama
1PT. BANK RAKYAT INDONESIA
Kuasa Hukum Tergugat
Turut Tergugat
NoNama
1KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG METRO
Kuasa Hukum Turut Tergugat -
Nilai Sengketa(Rp) 0,00
Petitum
  1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya; -------------------------
  2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kalianda berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa serta mengadili perkara a quo; --------------------------------------------
  3. Menyatakan PENGGUGAT II, sepanjang berdasarkan APHT Nomor 253/2024 tanggal 2 Mei 2024 dan terhadap OBJEK SENGKETA, berkedudukan semata-mata sebagai Pemberi Hak Tanggungan atas harta tertentu miliknya dan bukan sebagai Debitur, Penanggung pribadi, borg, atau penjamin tanggung renteng atas seluruh utang PENGGUGAT I; -------------------------------------------------------------------
  4. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena:
  1. Mengualifikasikan PENGGUGAT II sebagai “Penjamin”; -------------------------------
  2. Mengajukan dan meneruskan lelang sebelum dasar cidera janji dan saldo kewajiban direkonsiliasi secara transparan; -----------------------------------------------
  3. Tidak menunjukkan laporan penilaian yang masih berlaku sebagai dasar penetapan Nilai Limit Rp12.692.869.000,00; ----------------------------------------------
  4. Mengajukan dan meneruskan rencana lelang dengan data lokasi SHM No. 399 yang belum konsisten antara dokumen kepemilikan, APHT, surat pemberitahuan, dan pengumuman lelang; -------------------------------------------------
  1. Menyatakan permohonan dan rencana lelang eksekusi Hak Tanggungan atas OBJEK SENGKETA sebagaimana tercantum dalam Surat TERGUGAT No. B.579A-WRG/CMR/07/2026 dan No. B.578A-WRG/CMR/07/2026 tanggal 3 Juli 2026, dengan merujuk Surat TURUT TERGUGAT No. JL-686/2/KNL.0503/2026 tanggal 2 Juli 2026 dan jadwal lelang tanggal 19 Agustus 2026, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap PARA PENGGUGAT; -----------------
  2. Menghukum TERGUGAT untuk menarik kembali permohonan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas OBJEK SENGKETA yang menjadi dasar rencana lelang tanggal 19 Agustus 2026, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap; ----------------------------------------------------------
  3. Menghukum TERGUGAT untuk tidak mengajukan kembali permohonan lelang atas OBJEK SENGKETA sebelum TERGUGAT: --------------------------------------------
  1. Menyerahkan rekonsiliasi final per rekening yang memperhitungkan seluruh pembayaran; ---------------------------------------------------------------------------------------
  2. Menyampaikan dasar pernyataan cidera janji beserta bukti pemberitahuannya;-
  3. Menetapkan Nilai Limit berdasarkan laporan penilaian yang masih berlaku; -----
  4. Menyelaraskan dan membuktikan identitas lokasi OBJEK SENGKETA berdasarkan SHM, APHT, dokumen perubahan wilayah apabila ada, serta SKPT terkini; ---------------------------------------------------------------------------------------
  5. Memenuhi seluruh persyaratan lelang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023; ---------------------------------------------------------
  1. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini serta tidak melanjutkan pelaksanaan lelang berdasarkan permohonan lelang yang telah dinyatakan cacat hukum; ----------------------------------

 

 

  1. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan
    amar putusan yang bersifat non pembayaran uang, terhitung sejak hari kesembilan setelah aanmaning; ------------------------------------------------------------------
  2. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara. --------------------

 

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).----------------------------------------------------------------------------

Pihak Dipublikasikan Ya
Prodeo Tidak