| Petitum Permohonan |
<!--[if gte mso 9]><xml><o:OfficeDocumentSettings>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml><w:WordDocument>
Normal
0
false
false
false
EN-US
X-NONE
X-NONE
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml><w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false"
DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="371">
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]><style>/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:8.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:107%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-ansi-language:EN-US;
mso-fareast-language:EN-US;}</style><![endif]-->
Menerima dan mengabulkan permohonan Pra-peradilan PEMOHON untuk seluruhnya;
Menyatakan tindakan TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka yang ditanda tangani oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Kepala Kepolisian Daerah Lampung dan/atau Direktur Tindak Pidana Khusus Kepolisian Daerah Lampung Nomor : S.Tap / 40 / IX / 2025 / Subdit-I / Ditreskrimsus, Tanggal 29 September 2025 a.n SAHAT HASIHOLAN DAMANIK (PEMOHON) dengan sangkaan/ dugaan melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 Jo. Pasal 57 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan sebagaimana diubah dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang dan/atau tindak pidana perlindungan konsumen berupa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi dan/atau tidak sesuai dengan standart yang di persyaratkan dan ketentuan peraturan perundang- undangan dan/atau tidak memasang label atau membuat penjeasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketntuan harus dipasang/dibuat sebagaimana dimaksud pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a dan i Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan PEMOHON sebagai tersangka dalam perkara a quo cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta dengan segala akibat hukumnya;
Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkenaan dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 15 / III / 2025 / Subdit-I / Ditreskrimsus tanggal 14 Maret 2025, Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 15.b / VIII / 2025 / Subdit-I / Ditreskrimsus tanggal 01 Agustus 2025, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 15.c / IX / 2025 / Subdit-I / Ditreskrimsus tanggal 15 September 2025 dalam perkara a quo;
Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan penyidikan dan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan terhadap PEMOHON atas Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 15 / III / 2025 / Subdit-I / Ditreskrimsus tanggal 14 Maret 2025, Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 15.b / VIII / 2025 / Subdit-I / Ditreskrimsus tanggal 01 Agustus 2025, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 15.c / IX / 2025 / Subdit-I / Ditreskrimsus tanggal 15 September 2025 seketika saat putusan ini dibacakan;
Memerintahkan kepada TERMOHON untuk mengembalikan seluruh barang –barang milik PEMOHON yang berada dalam penguasaan-nya sehubungan dengan perkara a quo;
Memulihkan hak PEMOHON dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya kembali dalam keadaan semula;
Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.
Apabila yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). |